MENU UTAMA
HOME
KPU dan Kegiatan
Data Dan Informasi
Profil Anggota KPU
Kab. Batu Bara
Opini
KPU Kabupaten Batu Bara Audensi ke PWI Cabang Sumut
Media Center KPU Mampu Tingkatkan Partisipasi Masyarakat

LIMA PULUH
Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Sumut H Muhyan AA mengatakan, keberadaan Media Center KPU Kabupaten Batu Bara diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2009.

Muhyan AA mengemukakan itu, Kamis (3/12), di Kantor PWI Cabang Sumut, saat menerima audensi Anggota KPU Kabupaten Batu Bara.

Turut hadir, Ketua KPU Kabupaten Batu Bara Khairil Anwar SH, Anggota Taufik Abdi Hidayat S Sos, Abdul Masri Purba S Sos, dan Sekretaris PWI Cabang Sumut H Hermansyah.

Menurut Muhyan, rencana pendirian Media Center dan Media Relation KPU Kabupaten Batu Bara patut didukung semua pihak, khususnya bagi lembaga pers dan wartawan dalam melahirkan peserta Pemilu Legislatif yang berkualitas.

Dia berharap, dengan adanya Media Center ini, dapat memberikan informasi yang baik, dan wartawan dapat berdedikasi pada tujuan profesinya dalam menyebarkan informasi secara faktual, akurat, netral, seimbang dan adil.

Senada diungkapkan, Ketua KPU Kabupaten Batu Bara Khairil Anwar SH, berdasarkan rapat pleno anggota KPU Kabupaten Batu Bara, Selasa, (2/11). perlu kiranya digelar pengadaan Media Center di KPU Kabupaten Batu Bara dan ini merupakan pertama/ satu- satunya Media Center yang dimiliki KPU Kabupaten se- Sumut.

Untuk itu, KPU Kabupaten Batu Bara memberanikan diri menjadikan Media Center sebagai media pemersatu dalam mensosialisasikan, dari seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2009.

Tentunya tujuan akhir yang diharapkan, melalui berita- berita yang akurat, masyarakat dalam memperoleh akses tentang Pemilu Legislatif 2009 ini, mampu meningkatkan partisipasi masyarakat secara aktif.

Secara terpisah, Kordinator/ Penanggungjawab Divisi Humas, Data Informasi dan Hubungan Antar Lembaga Taufik Abdi Hidayat mengatakan, audensi anggota KPU Kabupaten Batu Bara dalam rangka mengundang PWI Cabang Sumut sebagai pembicara dalam rangka Louncing Media Center dan Media Relation KPU Kabupaten Batu Bara, yang akan digelar 13 Desember 2008.

“Dalam pembekalan tersebut melibatkan 100 wartawan sebagai peserta dan nantinya akan digelar bimbingan teknis tentang penyelenggaraan Pemilu oleh KPU kabupaten Batu Bara,” ujarnya.***

KPU Memperpanjang Sosialisasi DCS
Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperpanjang sosialisasi daftar caleg sementara (DCS) yang seharusnya berakhir pada 9 Oktober nanti. Sosialisasi kepada publik melalui media akan dimulai Selasa pagi hingga 17 Oktober mendatang. Hal itu terungkap dalam rapat pleno KPU, Senin (6/10).

Perpanjangan waktu sosialisasi ini, menurut Endang Sulastri, salah satu anggota KPU, diharapkan mampu menyerap lebih banyak masukan dari publik terhadap calon anggota legislatif bermasalah. Sementara menanggapi adanya caleg yang mendaftarkan diri di dua partai politik, KPU menegaskan bisa mendiskualifikasi calon dimaksud.

Sebelumnya lembaga swadaya masyarakat pemantau pemilu (JPPR) menemukan adanya seorang calon anggota legislatif, Burhanudin Rajaguguk, mencalonkan diri ke dua partai berbeda.

Burhanuddin disebut-sebut sebagai caleg DPRD dari Partai Damai Sejahtera. Namun ternyata namanya juga tercantum sebagai caleg DPR dari Partai Peduli Rakyat Nasional.

Berdasarkan aturan KPU, parpol berhak mengganti nama calegnya selama proses pengumuman DCS berlangsung. KPU baru akan menetapkan daftar calon tetap bagi para caleg pada 30 Oktober mendatang.(IAN/Tim Liputan 6 SCTV).

Prioritas Program Kerja
KPU 100 hari Pertama
1. Merumuskan visi dan misi KPU
2. Menentapkan tiga calon Sekjen KPU dan telah diajukan ke Presiden

3. Melakukan konsolidasi, komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah dan stakeholder lainnya

4. Menyelesaikan Kasus Pilkada Gubernur Maluku Utara

5. Merumuskan program kerja dan tahapan persiapan Pemilu 2009

6. Menyiapkan pembentukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

7. Menyiapkan Pembentukan KPUD Provinsi

8. Melakukan Pembagian Koordinator Wilayah (Korwil)

9. Merestrukturisasi dan merumuskan tata kerja KPU dan Sekjen KPU dari 11 biro menjadi tujuh biro

10. Mengadakan Pembagian Tugas anggota KPU

Rencana Jadwal Persiapan Pemilu 2009

- Penetapan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu 2009: Januari - Februari 2008

- Sosialisasi Pemilu 2009: Januari-Desember 2008

- Pembentukan Bawaslu: Januari-Maret 2008

- Pembentukan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS: Januari - Juni 2008

- Pendaftaran dan verifikasi Parpol peserta Pemilu 2009: April - Juni 2008

- Penetapan Daftar Pemilih Pemilu 2009: Oktober- Desember 2008

- Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPR dan DPRD: Maret - Juni 2008

- Pendaftaran, penelitian, dan penetapan peserta Pemilu perseorangan untuk Pemilu anggota DPD: Januari-Juni 2008

- Pendaftaran dan penetapan daftar calon anggota DPR, DPD, dan DPRD: September-Oktober 2008

- Validasi nama-nama calon dan pengadaan logistik Pemilu DPR, DPD, dan DPRD: November-Desember 2008

- Distribusi surat suara dan logistik Pemilu DPR, DPD, dan DPRD : Januari-Maret 2009

- Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD : Februari-Maret 2009

- Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD: awal April 2009

- Pengadaan dan distribusi logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran pertama: awal April-akhir Juni 2009

- Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran pertama: Juni 2009

- Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran pertama: awal Juli 2009

- Pengadaan dan distribusi logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua: Juli-Agustus 2009

- Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua : September 2009

- Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua: pertengahan September 2009

Pengumuman DCS Tak Maksimal

JAKARTA
Masa pengumuman dan penyampaian tanggapan masyarakat atas Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPR, DPRD provinsi dan kabupaten/kota dikhawatirkan tak akan maksimal. Pasalnya, jadwal pengumuman yang  dimulai 26 September hingga 9 Oktober itu bersamaan dengan libur lebaran.

"Masyarakat akan sibuk mudik ketimbang mencermati DCS," katanya anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bambang Eka Cahya Widodo kepada wartawan di kantor Bawaslu di Gedung Joang, Jakarta, Senin (15/9/2008).

Maka Bambang meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) gencar menyosialisasikan DCS kepada masyarakat. Karena, kata Bambang banyak caleg yang mendaftar ganda baik untuk dua institusi berbeda seperti DPR dan DPRD provinsi maupun yang mendaftar melalui dua parpol.

"Yang mendaftar ganda harus digugurkan dua-duanya," ujarnya. Namun, Bambang mengaku, pihaknya belum dapat memastikan jumlah caleg ganda tersebut. Untuk itu, katanya, Bawaslu telah meminta kepada seluruh panwaslu provinsi yang telah terbentuk untuk mengumpulkan data mengenai hal itu.

Lebih lanjut, Bambang mengatakan, penyebab banyaknya calon ganda ini salah satunya karena parpol kesulitan mencari caleg.

"Seperti di Sulawesi Utara itu yang mendafar caleg banyak yang pengangguran. Jadi, orang mendaftar caleg untuk nyari kerja," katanya.(hri)

Sosialisasi DCS Tak Maksimal
Sosialisasi daftar calon sementara (DCS) anggota
legislatif oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)
dinilai tidak maksimal.

LIMAPULUH
Kalangan pemantau pemilu dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat menilai KPU terkesan tidak siap dalam mengumumkan DSC ke publik.

Menurut mereka, sebenarnya tujuan dan semangat pengumuman DCS ialah untuk menampung masukan dan respons publik atas nama- nama caleg yang akan ikut pemilu legislatif pada 4 April 2009 mendatang.

Namun, pengumuman tersebut tidak efektif karena namanama caleg tidak tersosialisasikan secara merata dan meluas kepada publik. Para aktivis pemantau pemilu ini juga mengkritisi pengumuman caleg yang digelar bertepatan dengan libur Idul Fitri, sehingga masyarakat hanya fokus pada masa libur mereka dengan keluarga dan nama-nama calon wakil rakyat diabaikan.

Dengan begitu, masyarakat tidak bisa memberikan masukan dan kritik terhadap nama-nama caleg yang telah diumumkan sebelum ditetapkan dalam daftar caleg tetap (DCT). ”Pengumuman DCS terkesan hanya administratif, bukan untuk memenuhi harapan agar publik mengkritisi para caleg bermasalah.

Banyak hal yang kami nilai kurang dalam pengumuman ini, terutama tidak menunjukkan iktikad agar publik memberikan respons yang maksimal,” ungkap Direktur Lingkar Masyarakat Madani untuk Indonesia Ray Rangkuti kepada SINDO di Jakarta kemarin.

Menurut Ray, publik juga kesulitan mengakses jejak rekam caleg karena format pengumuman BCS hanya memuat nama, daerah pemilihan, nama parpol. Sekadar diketahui, KPU pada Jumat (26/9) menetapkan 11.868 caleg dalam DCS.

Dalam daftar itu, Partai Demokrat tercatat memiliki caleg paling banyak yakni 673 orang, diikuti Partai Golkar 644 orang, PDIP 635 orang.KPU memberikan waktu kurang lebih dua pekan untuk menerima masukan atau kritik masyarakat atas nama-nama caleg dalam DCS, sejak 26 September hingga 9 Oktober.

Namun, saat pengumuman DCS tersebut, KPU tidak mengumumkan nama-nama caleg secara langsung. Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilu untuk Rakyat Jerry Sumampow menilai waktu KPU untuk melaksanakan sosialisasi DCS sangat singkat, sebab bertepatan dengan libur Idul Fitri.

Dia juga menilai KPU tidak siap mengumumkan DCS pada Jumat (26/9) lalu. ”Seharusnya sudah diumumkan di media massa saat itu juga,” ungkapnya. Dia menduga ketidaksiapan KPU dalam mengumumkan DCS lantaran sikap toleran terhadap partai politik atau bakal calon legislatif dalam memenuhi persyaratan administrasi.

Sementara itu,Direktur Eksekutif Center for Electoral Reform (Cetro) Hadar N Gumay mengimbau masyarakat berpartisipasi melihat caleg dalam DCS.”Apakah caleg ini memenuhi syarat atau tidak punya masalah,”ujarnya. Partisipasi masyarakat untuk mencermati calon anggota legislatif ini dapat mempermudah pemilih memberikan suaranya.

Namun, persoalan yang akan terjadi adalah masyarakat sulit memahami DCS dalam waktu singkat. Sementara mulai kemarin, Gedung KPU lantai 2 sudah mulai memampang daftar caleg DPR dari 38 parpol. Daftar caleg tersebut ditempel di beberapa meja di depan ruang rapat lantai 2.

Dari pantauan SINDO, sudah ada beberapa partisan parpol yang datang mengecek daftar caleg tersebut. Rencananya, pengumuman dilakukan hingga 9 Oktober 2008. Kemudian dari pengumuman tersebut, akan ada masukan dari masyarakat terkait rekam jejak calon.

Pada 31 Oktober 2008, KPU akan menetapkan DCT. Protes terhadap kinerja KPU terkait pengumuman DCT dilontarkan juga Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Ahmad Muzani.Menurut dia, dicoretnya kader Gerindra dalam DCS disebabkan sikap KPU yang tidak konsisten.

”KPU sering berubah-ubah, padahal caleg membutuhkan waktu yang cukup sekitar 5–7 hari untuk menyiapkan syarat- syaratnya,” ujar caleg daerah pemilihan Lampung 1 tersebut. (adam prawira/kholil/ fahmi faisa).

Optimistis Hadapi Pemilu 2009

Meski masih banyak kekurangan, KPU tetap percaya diri mampu melaksanakan Pemilu 2009 dengan baik. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 dengan penuh rasa optimis.

Sejak dilantik 23 Oktober lalu, KPU telah melakukan berbagai langkah persiapan menuju Pemilu 2009 yang praktis tinggal 15 bulan lagi. Sebagian besar program kerja prioritas 100 hari pertama pasca pelantikan pun telah berhasil dilaksanakan.

Berdasarkan catatan Jurnal Nasional dalam berita "Program 100 Hari Menanti Kinerja KPU Terpilih" pada 31 Oktober, KPU telah menetapkan 10 program kerja prioritas pasca pelantikan. Dari 10 program kerja prioritas tersebut, hanya tersisa satu program saja yang belum tersentuh, yakni merestrukturisasi dan merumuskan tata kerja KPU dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU dari 11 biro menjadi tujuh biro karena masih menunggu penetapan Sekjen KPU yang baru oleh Presiden.

KPU juga telah berhasil menyusun rencana persiapan, tahapan, dan program Pemilu 2008 dan 2009 sebagai salah satu program kerja prioritas. Rancangan tahapan ini pun telah dirilis kepada publik saat dilaksanakannya "Orientasi KPU Untuk Pers" di Lembah Pinus Ciloto, Puncak Bogor, 4 Desember lalu.

"Saya kira waktu untuk melakukan persiapan Pemilu 2009 masih memungkinkan," kata Plt. Ketua KPU, Andi Nurpati kepada Jurnal Nasional awal Desember lalu di Jakarta.

Dalam draf rencana persiapan, tahapan, dan program Pemilu 2008 dan 2009 KPU menetapkan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dilaksanakan awal April 2009. Sementara, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran pertama dilaksanakan awal Juli 2009 dan putaran kedua pada pertengahan September 2009.

Menjelang akhir Desember 2007, KPU terus berupaya menjalankan beberapa program kerja prioritas yang belum selesai. Di antaranya, pembentukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang direncanakan selesai pada Maret 2008 dan pembentukan KPU Daerah (KPUD) pada Mei 2008. KPU telah menetapkan lima nama anggota Tim Seleksi (Timsel) Bawaslu berdasarkan Keputusan KPU Nomor 161/SK/KPU/Tahun 2007, yaitu Komaruddin Hidayat (mantan Ketua Panwaslu 2004), Siti Noordjannah Djohantini (mantan anggota Panwaslu 2004), Mudzakkir (praktisi hukum), Muhammad Firdaus (anggota MUI), dan Tarman Azzam (Ketua Umum PWI). Rencananya, Timsel akan membuka pendaftaran calon anggota Bawaslu 29 Desember mendatang.

"Untuk Timsel KPUD akan segera ditetapkan dalam rapat pleno KPU berdasarkan usulan nama-nama calon anggota Timsel yang telah dikirimkan oleh Gubernur dan DPRD provinsi seluruh Indonesia," kata Andi Nurpati.

Dalam berita " KPU Terus Berpacu Dengan Waktu" Jurnal Nasional, 8 Desember 2007, Andi Nurpati mengatakan tantangan terberat yang dihadapi KPU saat ini adalah belum disahkannya RUU Pemilu 2009 oleh DPR serta belum ditetapkannya Sekjen KPU oleh Presiden.

Pasalnya, UU Pemilu merupakan dasar kerja KPU dalam mempersiapkan Pemilu 2009. Sementara, Sekjen merupakan tenaga pendukung kesekretariatan yang akan bekerja optimal mempersiapkan rumusan anggaran Pemilu 2009 yang sempat mengundang kontroversi saat munculnya rancangan anggaran Pemilu 2008-2009 sebesar Rp47,9 triliun, persiapan penyelenggara, sarana, dan logistik pemilu, serta pembenahan personel dan perampingan birokrasi di Setjen KPU.

Sesuai kewenangan yang diberikan UU 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, saat ini KPU sedang menyusun sejumlah peraturan guna menyiasati lambannya pengesahan RUU Pemilu oleh DPR. Sedangkan penyelesaian rumusan anggaran Pemilu 2009 akan diselesaikan oleh Sekjen KPU terpilih dan disesuaikan dengan masukan KPUD berdasarkan hasil konsultasi regional yang dilaksanakan KPU pada akhir November hingga pertengahan Desember lalu di tiga wilayah di Indonesia.

"Kalau persoalan pemilihan kepala daerah yang juga akan banyak dilaksanakan pada 2008 sepenuhnya koordinasi diserahkan kepada KPUD Provinsi dan Kabupaten/Kota," kata Andi Nurpati.

Guna menghasilkan Pemilu yang benar-benar berkualitas, efisien, dan efektif, KPU akan melakukan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat mulai awal Januari 2008. Anggota KPU, Endang Sulastri mengatakan program sosialisasi ini tidak hanya berorientasi pada pemberian informasi mengenai Pemilu kepada masyarakat, namun juga bertujuan untuk membuka tingkat kesadaran masyarakat agar bersedia menggunakan hak pilihnya secara cerdas.

KPU juga tengah menjalin kerjasama dengan sejumlah lembaga pemerintahan seperti Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Hukum dan HAM, dan Mahkamah Agung dalam mempersiapkan berbagai hal terkait dengan penyelenggaraan Pemilu 2009.

"Beberapa waktu lalu juga sempat terlontar untuk membuat pusat pendidikan Pemilu bersama UNDP yang rencananya akan dilaksanakan di Semarang, Kupang, dan Bandung," ujar Endang Sulastri. n BOX/Grafis 1.

Prioritas Program Kerja KPU 100 hari Pertama
1. Merumuskan visi dan misi KPU
2. Menentapkan tiga calon Sekjen KPU dan telah diajukan ke Presiden
3. Melakukan konsolidasi, komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah dan stakeholder lainnya
4. Menyelesaikan Kasus Pilkada Gubernur Maluku Utara
5. Merumuskan program kerja dan tahapan persiapan Pemilu 2009
6. Menyiapkan pembentukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
7. Menyiapkan Pembentukan KPUD Provinsi
8. Melakukan Pembagian Koordinator Wilayah (Korwil)
9. Merestrukturisasi dan merumuskan tata kerja KPU dan Sekjen KPU dari 11 biro menjadi tujuh biro
10. Mengadakan Pembagian Tugas anggota KPU

Rencana Jadwal Persiapan Pemilu 2009
- Penetapan tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu 2009: Januari - Februari 2008
- Sosialisasi Pemilu 2009: Januari-Desember 2008
- Pembentukan Bawaslu: Januari-Maret 2008
- Pembentukan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS: Januari - Juni 2008
- Pendaftaran dan verifikasi Parpol peserta Pemilu 2009: April - Juni 2008
- Penetapan Daftar Pemilih Pemilu 2009: Oktober- Desember 2008
- Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPR dan DPRD: Maret - Juni 2008
- Pendaftaran, penelitian, dan penetapan peserta Pemilu perseorangan untuk Pemilu anggota DPD: Januari-Juni 2008
- Pendaftaran dan penetapan daftar calon anggota DPR, DPD, dan DPRD: September-Oktober 2008
- Validasi nama-nama calon dan pengadaan logistik Pemilu DPR, DPD, dan DPRD: November-Desember 2008
- Distribusi surat suara dan logistik Pemilu DPR, DPD, dan DPRD : Januari-Maret 2009
- Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD : Februari-Maret 2009
- Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD: awal April 2009
- Pengadaan dan distribusi logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran pertama: awal April-akhir Juni 2009
- Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran pertama: Juni 2009
- Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran pertama: awal Juli 2009
- Pengadaan dan distribusi logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua: Juli-Agustus 2009
- Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua : September 2009
- Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua: pertengahan September 2009

Validasi BCS DPR RI

Perwakilan dari 38 partai politik peserta pemilu 2009 melakukan validasi Daftar Bakal Calon Sementara Anggota DPR RI yang sudah diperiksa oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Hotel Sahid, Jakarta Pusat, Jumat (26/9). KPU menetapkan dan mengumumkan BCS Anggota DPD RI sebanyak 11.868 orang dari 38 partai politik peserta pemilu 2009. Dhoni Setiawan (DS) 26-09-2008.

RUU Penyelenggaraan Pemilu Mulai Dibahas Jakarta, kpu.go.id. Materi Rancangan Undang-undang penyelenggaraan Pemilu mulai dibahas oleh tim kecil Komisi II DPR. Ada beberapa perubahan, di dalam draf RUU tanggal 30 September 2005 dinyatakan, penyelenggara Pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum yang terdiri dari KPU, Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Dalam draf itu dinyatakan pula, KPU merupakan lembaga penyelenggaraan Pemilu yang bertanggung jawab kepada Presiden; Struktur organisasinya terdiri atas KPU, KPU Provinsi sebagai pelaksana di Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai pelaksana Pemilu di Kabupaten/Kota; Syarat menjadi anggota KPU antara lain tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik.

Dijelaskan pula, KPU antara lain bertugas mengoordinasikan dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu; menetapkan hasil Pemilu dan mengumumkan calon terpilih; menetapkan tata cara penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menurut undang-undang; serta mengoordinasikan dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pilkada.Sementara, PPI merupakan panitia bersifat sementara.

Panitia pemilihan dibentuk mulai dari tingkat pusat sampai ke desa/kelurahan; Di tingkat pusat, PPI diangkat, diberhentikan, dan bertanggung jawab kepada KPU; Salah satu syarat menjadi anggota PPI antara lain tidak menjadi anggota/pengurus partai politik peserta Pemilu. Tugas PPI antara lain menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan teknis penyelenggaraan Pemilu dan membantu tugas-tugas KPU dalam melaksanakan Pemilu.

Bawaslu seperti yang termaktub dalam draf RUU tersebut dinyatakan sebagai sebuah badan yang bersifat nasional dan mempunyai tugas untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu; Bawaslu juga bersifat tetap menjalankan tugasnya secara berkesinambungan meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu.

Struktur organisasi pengawas Pemilu terdiri dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Bawaslu Kecamatan; Keanggotaan Bawaslu terdiri atas anggota tetap yang berasal dari unsur kalangan profesional dan anggota tidak tetap yang berasal dari unsur perwakilan peserta Pemilu atau peserta Pilkada, kecuali peserta Pemilu anggota DPD.

Anggota tetap Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota mempunyai masa keanggotaan selama lima tahun. Dinyatakan pula, tugas dan wewenang Bawaslu adalah untuk mengawasi setiap kebijakan yang diambil oleh KPU; menilai dan memberikan masukan atas laporan evaluasi pelaksanaan Pemilu yang dibuat KPU; dan mengawasi setiap tahapan Pemilu.

MENJELANG PEMILU 2009:
QOU VADIS SUARA PEREMPUAN?

PENDAHULUAN

Ketika gelombang demokrasi melanda dunia di awal abad ke 19, pembicaraan mengenai perluasan keterlibatan rakyat dalam proses politik semakin penting. Apalagi setelah bubarnya salah satu negara adidaya yaitu Uni Soviet, yang diikuti dengan tercerai berainya persekutuan negara – negara blok Timur, posisi rakyat dalam ikut menentukan kepemimpinan politik kembali mendapat perhatian.Salah satu perwujudan keterlibatan rakyat dalam proses politik adalah pemilihan umum. Pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk ikut menentukan figure dan arah kepemimpinan negara dalam periode waktu tertentu. Ide demokrasi yang menyebutkan bahwa dasar penyelenggaraan negara adalah kehendak rakyat merupakan dasar bagi penyelenggaraan pemilu. Maka ketika demokrasi mendapatkan perhatian yang luas dari masyarakat dunia, penyelenggaraan pemilu yang demokratis menjadi syarat penting dalam pembentukan kepemimpinan sebuah negara.

Pemilu memiliki fungsi utama dalam hal sirkulasi elit yang teratur dan berkesinambungan. Sebuah kepemimpinan yang lama tanpa dibatasi periode tertentu, dapat menjurus pada pada kepemimpinan yang korup dan sewenang – wenang. Banyak contoh dalam sejarah dunia yang memperlihatkan betapa kekuasaan yang absolut, tanpa pergantian elit yang teratur dan berkesinambungan, mengakibatkan daya kontrol melemah dan kekuasaan menjadi korup dan sewenang-wenang.

Tetapi pemilu yang teratur dan berkesinambungan saja tidak cukup untuk menghasilkan kepemimpinan yang benar-benar mendekati kehendak rakyat. Pemilu merupakan sarana legitimasi bagi sebuah kekuasaan. Setiap penguasa, betapapun otoriternya pasti membutuhkan dukungan rakyat secara formal untuk melegitimasi kekuasaannya. Maka pemilu sering kali dijadikan alat untuk pelegitimasian kekuasaan semata. Cara termudah yang dilakukan adalah mengatur sedemikian rupa teknis penyelenggaraan pemilu agar hasil dari pemilu memberi kemenangan mutlak bagi sang penguasa dan partai politiknya. Pemilu merupakan icon  demokrasi yang dapat dengan mudah diselewengkan oleh penguasa otoriter untuk kepentingan melanggengkan kekuasaannya. Maka selain teratur dan berkesinambungan, masalah system atau mekanisme dalam penyelenggaraan pemilu adalah hal penting yang harus diperhatikan.

SYARAT PEMILU DEMOKRATISDisepakati bahwa pemilu merupakan sarana demokrasi untuk membentuk kepemimpinan negara. Dua cabang kekuasaan negara yang penting, yaitu lembaga perwakilan rakyat ( badan legislatif) dan pemerintah (badan eksekutif), umumnya dibentuk melalui pemilu. Walau pemilu merupakan sarana demokrasi, tetapi belum tentu mekanisme penyelenggaraannya pun demokratis.

Sebuah pemilu yang demokratis memiliki beberapa persyaratan. Pertama, pemilu harus bersifat kompetitif, artinya peserta pemilu baik partai politik maupun calon perseorangan harus bebas dan otonom. Baik partai politik yang sedang berkuasa, maupun partai-partai oposisi memperoleh hak – hak politik yang sama  dan dijamin oleh undang – undang (UU), seperti kebebasan berbicara, mengeluarkan pendapat, berkumpul dan berserikat.

Syarat kompetitif juga menyangkut perlakuan yang sama dalam menggunakan sarana dan prasarana publik, dalam melakukan kampanye, yang diatur dalam UU. Misalnya stasiun televisi milik negara harus memberikan kesempatan yang besar pada partai  politik yang berkuasa, sementara kesempatan yang sama tidak diberikan pada partai-partai peserta pemilu lainnya.

Kedua, pemilu harus diselenggarakan secara berkala. Artinya pemilihan harus diselenggarakan  secara teratur dengan jarak waktu yang jelas. Misalnya setiap empat, lima, atau tujuh tahun sekali. Pemilihan berkala merupakan mekanisme sirkulasi elit, dimana pejabat yang terpilih bertanggung jawab pada pemilihnya dan memperbaharui mandat yang diterimanya pada pemilu sebelumnya. Pemilih dapat kembali memilih pejabat yang bersangkutan jika merasa puas dengan kerja selama masa jabatannya. Tetapi dapat pula menggantinya dengan kandidat lain yang dianggap lebih mampu, lebih bertanggung jawab, lebih mewakili kepemimpinan, suara atau aspirasi dari pemilih bersangkutan. Selain itu dengan pemilihan berkala maka kandidat perseorangan atau kelompok yang kalah dapat memperbaiki dan mempersiapkan diri lagi untuk bersaing dalam pemilu berikut. Ketiga, pemilu haruslah inklusif.

Artinya semua kelompok masyarakat baik kelompok ras, suku, jenis kelamin, penyandang cacat, lokalisasi, aliran ideologis, pengungsi dan sebagainya harus memiliki peluang yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilu. Tidak ada satu kelompok pun yang didiskriminasi oleh proses maupun hasil pemilu. Hal ini diharapkan akan tercermin dalam hasil pemilu yang menggambarkan keanekaragaman dan perbedaan – perbedaan di masyarakat.

Keempat, pemilih harus diberi keleluasaan untuk mempertimbangkan dan mendiskusikan alternatif pilihannya dalam suasana yang bebas, tidak dibawah tekanan, dan akses memperoleh informasi yang luas. Keterbatasan memperoleh informasi membuat pemilih tidak memiliki dasar pertimbangan  yang cukup dalam menetukan pilihannya. Suara pemilih adalah kontrak yang (minimal) berusia sekali dalam periode pemilu (bisa empat, lima, atau tujuh tahun). Sekali memilih, pemilih akan ”teken kontrak” dengan partai atau orang yang dipilihnya dalam satuperiode tersebut. Maka agar suara pemilih dapat diberikan secara baik, keleluasaan memperoleh informasi harus benar-benar dijamin.

Kelima, penyelenggara pemilu yang tidak memihak dan independen. Penyelenggaraan pemilu sebagian besar adalah kerja teknis. Seperti penentuan peserta pemilu, Pembuatan kertas suara, kotak suara, pengiriman hasilpemungutan suara pada panitia nasional, penghitungan suara, pembagian cursi dan sebagainya. Kerja teknis tersebut dikoordinasi oleh sebuah panitia penyelenggara pemilu. Maka keberadaan panitia penyelenggara pemilu yang tidak memihak, independen, dan profesional Sangay menentukan jalannya proses pemilu yang demokratis. Jika penyelenggara merupakan bagian dari partai politik yang berkuasa, atau berasal dari partai politik peserta pemilu, maka azas ketidakberpihakan tidak terpenuhi. Otomatis nilai pemilu yang demokratis juga tidak terpenuhi.

PEMILU MASA TRANSISI
Setelah berakhirnya secara formal kekuasaan Orde Baru, Indonesia memasuki periode peralihan dari situasi otoriter ke transisi demokrasi. Pengalaman banyak negara menunjukkan bahwa periode transisi demokrasi umumnya memakan waktu lama, sampai satu atau dua dekade tergantung dari intensitas transisi yang berakibat pada perubahan mendasar dalam sistem politik dan juga sistem ekonomi. Tak terkecuali bagi Indonesia.

Perubahan itu diawali dengan penyelenggaraan pemilu sebagai mekanisme demokratis untuk melakukan sirkulasi elit. Pejabat lama yang tidak dipercaya perlu diganti dengan pejabat baru yang dapat lebih dipercaya dan accountable melalui pemilu yang demokratis. Pemilu yang dilaksanakan pada masa transisi adalah pemilu yang strategis karena merupakan sarana untuk membersihkan elemen otoriterisme dalam kekuasaan secara evolutif. Pemilu masa transisi juga menjadi sarana bagi pemikiran – pemikiran, gagasan – gagasan atau kader – kader baru yang segar dan tidak koruptif  ke dalam lingkar kekuasaan. Jika pemilu masa transisi berhasil melembagakan proses sirkulasi elit secara demokratis, maka situasi transisi akan berubah menuju konsolidasi demokrasi. Sementara jika tidak berhasil, maka ada peluang besar bagi elemen otoriterisme untuk menkonsolidasi diri dan menunggu  kesempatan untuk berkiprah kembali dalam pentas politik.

Oleh karena itu, mengingat arti penting pemilu pada masa transisi, terutama pemilu 2004 yang lalu, maka semua penggerak demokrasi serta warga yang peduli akan tercapainya konsolidasi demokrasi di Indonesia, perlu meneguhkan komitmen untuk menjaga Pemilu 2004 agar dapat menjadi batu loncatan ke arah pemilu selanjutnya yang diharapkan lebih demokratis. Walaupun diakui pula bahwa perangkat UU Pemilu, Partai Politik dan aturan pemilu lainnya yang dihasilkan DPR masih belum sempurna dan mengandung sejumlah  permasalahan. Sebaliknya, tanpa keberhasilan mengawal Pemilu 2004, maka sulit mengharapkan pemilu selanjutnya dapat memberikan hasil yang lebih baik bagi terjadinya sirkulasi elit dan pelembagaan demokrasi.

PENCALONAN PEREMPUAN
Pemilu 2004 memiliki arti strategis pula bagi upaya peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik, terutama dalam lembaga legislatif. Hal itu dimungkinkan dengan adanya aturan pasal 65 ayat 1 UU No. 12 / 2003 yang menyebutkan partai politik dapat mempertimbangkan keterwakilan perempuan sekurang – kurangnya 30 % dalam pencalonan legislatif. Ini merupakan langkah awal bagi upaya meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik.

Fenomena kurangnya keterwakilan perempuan dalam lembaga politik telah berlangsung lama. Sejak pemilu-pemilu Orde Baru, jumlah perempuan yang menjadi anggota DPR rata-rata hanya berkisar 7 – 12 persen. Atau sekitar 20 – 30 orang dari 500 orang anggota DPR. Suatu jumlah yang sangat tidak memadai jika dilihat dari perspektif  perlunya mengedepankan pengalaman bersama – laki-laki dan perempuan – dalam proses pengambilan kebijakan politik. Maka adanya aturan keterwakilan perempuan dalam pencalonan ini layak disikapi dengan positif.

Namun sikap positif saja ternyata tidak cukup. Bunyi pasal 65 : 1 UU No. 12/2003 tidak secara imperatif meminta partai politik untuk mencalonkan sekurang-kurangnya 30 % pencalonan. Kata ”dapat” mengandung arti himbauan bukan bahasa hukum yang bersifat memaksa. Hal inilah yang perlu disikapi  secara cermat oleh siapa pun yang memiliki perhatian dalam menciptakan proses demokrasi yang berkeadilan gender.

Keterlibatan aktif perempuan dalam kanca politik bukanlah suatu hal yang berlebihan, dan bisa mengancam  para politisi laki-laki  (baca: kekuasaan). Tetapi merupakan suatu kewajaran dalam kerangka hak asasi manusia karena keterlibatan  perempuan dalam politik adalah hak  politik warga negara. Bukan semata – mata dilihat  dari soal jumlah  perempuan yang lebih banyak  dari laki –laki (52 %). Tetapi merupakan HAK yang patut diberikan.

Persoalan kenapa perlu kuota 30 %. Apakah tidak dapat diberikan saja peluang yang luas kepada siapapun -  laki-laki dan perempuan – untuk berkompetisi secara bebas, dan biarkan memilih yang akan menentukan siapa yang capable. Persoalannya bukan terletak pada sekedar memberikan peluang dan kesempatan yang sama, tetapi juga suatu tindakan affirmatif karena titik awal keterlibatan perempuan dan laki-laki dalam rana publik tidaklah sama. Kemampuan perempuan yang dibangun dari kondisi sosial, tingkat pendidikan, pengalaman berinteraksi sosial, membangun jaringan, membangun basis massa, sampai dukungan dana, jauh tertinggal dari laki-laki  yang antara lain disebabkan oleh  pengaruh kultur dan adat istiadat. Laki-laki umumnya lebih diutamakan untuk berkipra dalam kehidupan publik. Disinilah makna perlunya tindakan afirmatif dengan memberikan dorongan nyata serta komitmen politik bagi perempuan untuk mengejar titik awal yang tidak sama tersebut.

Tindakan afirmatif 30 % inipun hanya dalam pencalonan, bukan dalam kuota alokasi  kursi dilembaga  perwakilan. Pemahaman   yang  seringkali  disalah artikan oleh masyarakat. Dipahami bahwa perempuan meminta jatah 30 % kursi di DPR, tanpa melakukan perjuangan apapun. Sehingga muncul kontroversi ditengah masyarakat dan pandangan negatif pun bermunculan. Perempuan yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif juga harus berjuang untuk memenangkan pemilihan, bukan hanya duduk diam lalu mendapatkan ”berkah” kursi.

Namun di lain pihak, partai politik pun diminta memberikan komitmennya untuk terwujudnya peningkatan keterwakilan perempuan di legislatif ( saat periode 1999 – 2004 hanya 8 % perempuan di DPR), dengan menempatkan perempuan pada urutan yang strategis sehingga kemungkinan terpilih besar. Harus ada timbal balik yang saling menguntungkan antara partai dan caleg perempuan. Partai harus membuka diri terhadap munculnya para calon  perempuan yang berkualitas dan mampu memenangkan pemilu. Jangan lagi praktek-praktek penetapan nomor urut caleg  dalam daftar calon tetap lebih dikendalikan oleh kepentingan kekuasaan semata serta adanya politik uang. Dengan demikian diharapkan peningkatan keterwakilan perempuan dapat terwujud melalui pemilu 2004. dan pemilu-pemilu di masa mendatang.

PERSIAPAN PEREMPUAN PADA PEMILU 2009
Perempuan dalam pemilu 2009, suaranya akan diperebutkan, baik oleh caleg laki-laki maupun caleg perempuan itu sendiri. Issue suara perempuan akan menjadi alot dalam menghadapi pemilu 2009, dan masih menjadi tanda tanya besar, apakah kuota 30% caleg perempuan akan tertutupi di setiap partai politik (parpol) dengan ketersediaan SDM yang berminat dan berbakat menjadi aktivis parpol? Oleh karena itu, untuk menghadapi pemilu 2009 yang terpenting bahwa keberpihakan pada kepentingan perempuan perlu di perjuangankan sampai perempuan bisa mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara Indonesia.

PROFIL ANGGOTA KPU
KABUPATEN BATU BARA
Khairil Anwar SH
Taufik Abdi Hidayat S.Sos
Donni Husein Harahap SE
Drs. Azhar Tanjung
Abdul Masri Purba S.Sos
KPU Kabupaten Miliki Situs Resmi Internet

LIMA PULUH
Anggota KPU Kabupaten Batu Bara Taufik Abdi Hidayat menjelaskan, KPU Kabupaten Batu Bara kini telah memiliki situs resmi di internet dan melalui situs resmi ini masyarakat dapat mengakses informasi perkembangan Pemilu legislatif 2009, secara luas, khususnya di Batu Bara.

Taufik yang juga Kordinator Divisi Humas, Data Informasi dan Hubungan Antar Lembaga mengemukakan itu, usai menggelar pertemuan dengan pengurus PPK dan sekretariat kecamatan Pemilu Legislatif 2009, Jum`at, di Kantor KPU Kabupaten Batu Bara.

Menurutnya, sejak KPU Kabupaten Batu Bara dilantik, upaya segera yang harus dilakukan yakni, menyusun jadwal kampanye, serta menggelar bimbingan teknis dan sosialisasi.

Bagi masyarakat yang berada di daerah ini maupun diluar Batu Bara ingin mengakses informasi tentang Pemilu legislatif 2009 di Batu Bara, katanya, dapat diambil melalui situs resmi, "kpu-kabupaten-batu-bara." Dan segala saran serta komentar masyarakat akan ditampung melalui situs resmi ini.

Dia mengaku, situs resmi KPU Kabupaten Batu Bara ini sengaja dilakukan guna menyebarkan informasi seputar persiapan Pemilu legislatif 2008 di Batu Bara.

Selain itu, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat akan pentingnya Pemilu legislatif 2009, apalagi dengan sistem proporsional terbuka, masyarakat dapat cerdas memilih.

KPU KABUPATEN BATU BARA © 2009 | Privacy Policy | Terms Of Use | Web Designer : Andree Digital | Email : andree_id@yahoo.co.id